Jl. Ipda Tut Harsono No.43 Yogyakarta 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274) 540651 Email : [email protected]
black white green blue red orange yellow navi
Pimpinan sementara DPRD TAngsel saat gelar rapat susunan fraksi DPRD Kota Tangsel.(dra)
SETU-Jumlah fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada periode 2024-2029 bertambah, dari tujuh menjadi delapan. Hal ini diketahui usai Pimpinan DPRD Kota Tangsel Sementara menggelar rapat pembentukan susunan pimpinan ketua fraksi DPRD, Selasa (10/9).
Wakil Ketua sementara DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian mengatakan, jika pada periode sebelumnya hanya ada tujuh fraksi, pada periode 2024-2029, DPRD terdiri dari delapan fraksi. Adapun tambahan satu fraksi itu terdiri dari gabungan partai-partai politik di antaranya Partai Amanat Nasional (PAN) terdiri dari dua kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) satu kursi, dan Nasional Demokrat (NasDem) satu kursi.
“Ada penambahan fraksi baru, namanya Fraksi PPN, yaitu PAN, PPP dan NasDem. Total ada delapan fraksi,” ucapnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, bahwa nama-nama yang diajukan sebagai pimpinan fraksi di DPRD Kota Tangsel sudah fixed dan tidak ada perubahan sesuai dengan nomenklatur yang diberikan. Hasil rapat pembentukan fraksi selanjutnya akan dibawa kedalam rapat paripurna. .“Jadi penentuannya tetap melalui rapat paripurna besok (hari ini, red). Makanya nanti kita bahas apakah ada perubahan atau tidak,” ujarnya.
Ketua sementara DPRD Kota Tangsel, Rahmat Hidayat menerangkan, pembentukan pimpinan fraksi di DPRD Kota Tangsel sudah sesuai dengan harapan semua pihak dan sesuai dengan jadwal kerja pimpinan sementara DPRD. “Alhamdulillah, pembentukan pimpinan fraksi sudah terbentuk. Kita juga menggunakan tata tertib (tatib) nomor 1 tahun 2021, jadi besok (hari ini,red) tinggal di paripurnakan. Semua sesuai dengan jadwal,” pungkasnya.(dra) Susunan Fraksi-Fraksi DPRD Tangsel Periode 2024-2029:
1. Moch: Ramlie (Ketua) 2. Rahmat Hidayat (Wakil Ketua) 3. Herna Dwi Kusumawati (Sekretaris) 4. Abdul Rasyid (Anggota) 5. Muhammad Aziz (Anggota) 6. M. Salman Faris (Anggota) 7. Deden Juardi (Anggota) 8. Linda Eviyanti (Anggota) 9. Badrusalam (Anggota) 10. Piter Abdul Karim (Anggota) 11. Aguslan Busro (Anggota)
1. Dadang Darmawan (Ketua) 2. Mustopa (Wakil Ketua) 3. Paramitha Messayu (Sekretaris) 4. Ricky Yuanda Bastian (Anggota) 5. Hendra Alamsyah (Anggota) 6. Ali Rahmat (Anggota) 7. M. Yusuf (Anggota) 8. Nabil Ahmad Fauzi (Anggota) 9. Nusaibah Jazuli (Anggota)
1. Adi Surya Purba (Ketua) 2. Syamsul Hariyanto (Sekretaris) 3. Made Laksmi Pusparini (Bendahara) 4. Wanto Sugito (Anggota) 5. Ledy M.P. Butar Butar (Anggota) 6. Amar (Anggota) 7. Emilio Reyhan (Anggota)
1. Ahmad Syawqi (Ketua) 2. Zulfa Sungki Setiawati (Wakil Ketua) 3. Mulyanah Anwar (Sekretaris) 4. Maria Teresa Suhardja (Anggota) 5. Edi Mamat (Anggota) 6. Syauqi Farhan Mawali (Anggota)
Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB):
1. Muthmainah (Ketua) 2. Muhammad Soleh (Wakil Ketua) 3. Sudiar (Sekretaris) 4. Ahmad Andi Wibowo (Anggota) 5. Rochani Amin (Anggota)
1. Alexander Prabu (Ketua) 2. Ferdiansyah (Wakil Ketua) 3. Steven Jansen (Sekretaris) 4. Yulianah (Bendahara)
1. M. Rizki Jonis (Ketua) 2. Yanto (Sekretaris) 3. Karlena (Bendahara) 4. Julham Firdaus (Anggota)
Fraksi PPN (PAN-PPP-NasDem)
1. Yayang Bahtiar (Ketua) 2. Abdul Mutholib (Wakil Ketua) 3. Andaryono Wiyono (Sekretaris) 4. Hasbi Ikhsan Ramadhan (Bendahara)
Yogyakarta, suarapasar.com : Sejumlah fraksi DPRD DIY menyoroti rencana upaya Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan di DIY pada tahun 2025 mendatang.
Sorotan itu diantaranya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan,Fraksi PKS, dan Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD DIY dengan agenda pemandangan umum Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan RAPBD 2025, Kamis (31/10/2024).
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksi dibacakan juru bicara, Andriana Wulandari mengatakan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah menetapkan Tema Pembangunan yaitu “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”
Dari Tema Pembangunan tersebut diatas, PDI Perjuangan melihat bahwa Pembangunan Daerah ditekankan pada tujuan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang dimaknai sebagai sebuah “Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran”.
“Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif tidak hanya sekedar dimaknai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, namun juga membuka akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan dari kelompok rentan pembangunan antara lain: masyarakat miskin, kaum disabilitas, lansia, perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat terdampak lainnya dari adanya pembangunan,” kata Andriana.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menetapkan Prioritas Daerah diantaranya penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan Antar Kelas Sosial dan Antar Wilayah, yang tentunya dalam kerangka upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan, merupakan niat mulia yang patut kita dukung bersama sebagai bentuk pengabdian kita semua kepada Tuhan, kepada Bangsa dan kepada Tanah air.
“Orang tidak dapat mengabdi pada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin.” Soekarno, 23 Oktober 1946,” lanjutnya.
PDI Perjuangan berpandangan upaya penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi membutuhkan peran kolaboratif dari Pemerintah, DPRD, serta sektor dunia usaha terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menyerap hasil produksi masyarakat sebesar-besarnya.
“Sehingga skema pemberdayaan masyarakat berada dalam master plan yang berkelanjutan.Seberapa besarkah tingkat optimisme Pemerintah Daerah dalam mencapai target pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, terutama Penurunan Angka Kemiskinan, Angka Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah, mengingat berkurangnya Pendapatan dan Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya?” tuturnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Muhammad Syafii mempertanyakan perbedaan target penurunan angka kemiskinan pada APBD tahun 2024 sebesar menjadi 10,16% dengan target turun pada tahun 2025 dengan target 10-10,50.
“mohon penjelasan langkah-langkah dalam penurunan angka kemiskinan dan usaha apa saja untuk menaikan pendapatan warga miskin di DIY?,” kata Muhammad Syafii.
Fraksi PKB dalam pandangan umum dibacakan Ketua Fraksi Tri Nugroho mengatakan tema pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 adalah “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” tentu dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY dalam mengatasi kemiskinan dan juga ketimpangan di DIY.
FPKB DPRD DIY menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM yang merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global.
“Selain itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif saat ini. Maka dari itu, menurut kami (F-PKB) mengusulkan agar prioritas-sasaran serta program mengarah pada peningkatan SDM,” katanya. (Wds/drw)
YOGYAKARTA – Dua Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta, melakukan program internship atau magang di […]
Yogyakarta (ANTARA) - Langkah Presiden Joko Widodo dengan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara negara, mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan. Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara penting, utamanya dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik "Harapan PDI Perjuangan, lewat kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan support UMKM, sebab jika menengok data 98 persen perekonomian bergerak karena aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Butuh aparatur yang SDM mumpuni, konsisten dalam melayani UMKM," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat, 18/8/2023. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menilai harus ada kesetaraan aparatur dan kesejahteraan rakyat, kalau tidak, maka ada kesenjangan aparatur di dinas provinsi dengan relasinya untuk melayani pelaku UMKM. Untuk itu, PDI Perjuangan dalam rangka dukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat DIY, perlu dibarengi dengan kesejahteraan aparatur nya, ASN nya harus sejahtera juga. Jika melihat data kepegawaian baik ASN maupun tenaga bantu di pemerintahan DIY, ada PNS sebanyak 9497 dan P3K ASN 819. Lalu untuk tenaga P3K DIY atau tenaga bantu jumlahnya 3010 dan tenaga otsorsing (data awal 2022) 3002. "Fraksi PDI Perjuangan DIY berikan apresiasi usulan menaikan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota APBN 2024, di daerah harus di breakdown lebih detailnya," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan guna meningkatkan perekonomian nasional salah satu penggeraknya kemampuan, kapasitas belanja per kapita. "Semakin sejahtera para ASN, semoga makin tingkatkan kinerja dan kualitas layanan publik nya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui peningkatan gaji ASN dan aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rakyat. Kinerja pelayanan semakin baik ke depan. "Adanya tambahan gaji, naiknya gaji ASN atau aparatur pemerintah tentu bisa dorong meningkatnya pemasukan aparatur. Harapan kita seiring naiknya pendapatan diikuti juga dengan kinerja kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Baiknya gaji bisa dorong bertumbuh nya perekonomian rakyat Indonesia," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini. (*)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sejarah Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah Presiden Joko Widodo dengan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara negara, mendapatkan dukungan penuh dari PDI Perjuangan.
Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan, dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara penting, utamanya dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik
"Harapan PDI Perjuangan, lewat kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan support UMKM. Sebab, jika menengok data 98 persen perekonomian bergerak karena aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Butuh aparatur yang SDM mumpuni, konsisten dalam melayani UMKM," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat (18/8/2023).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menilai harus ada kesetaraan aparatur dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, maka ada kesenjangan aparatur di dinas provinsi dengan relasinya untuk melayani pelaku UMKM.
Untuk itu, PDI Perjuangan dalam rangka mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat DIY, perlu dibarengi dengan kesejahteraan aparaturnya, ASN-nya harus sejahtera juga.
Jika melihat data kepegawaian baik ASN maupun tenaga bantu di Pemda DIY, ada PNS sebanyak 9497 dan P3K ASN 819. Lalu untuk tenaga P3K DIY atau tenaga bantu jumlahnya 3.010 dan tenaga outsourcing (data awal 2022) sebanyak 3.002.
"Fraksi PDI Perjuangan DIY berikan apresiasi usulan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota APBN 2024. Ini di daerah harus di breakdown lebih detailnya," kata Dwi Wahyu Budiantoro.
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan, guna meningkatkan perekonomian nasional salah satu penggeraknya kemampuan, kapasitas belanja per kapita.
"Semakin sejahtera para ASN, semoga makin tingkatkan kinerja dan kualitas layanan publik nya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui peningkatan gaji ASN dan aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rakyat. Kinerja pelayanan semakin baik ke depan.
"Adanya tambahan gaji, naiknya gaji ASN atau aparatur pemerintah tentu bisa dorong meningkatnya pemasukan aparatur. Harapan kita seiring naiknya pendapatan diikuti juga dengan kinerja kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Baiknya gaji bisa dorong bertumbuh nya perekonomian rakyat Indonesia," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini. (*)
